LEMSAKTI adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Pasal 9 ayat (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan ... , kecuali... sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Minggu, 09 September 2012

KARAKTERISTIK TANGGUNG JAWAB SOSIAL


Karakteristik tanggung jawab sosial

Karakteristik penting dari tanggung jawab sosial adalah kesediaan organisasi untuk menggabungkan pertimbangan sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas dampak dari keputusan dan kegiatan pada masyarakat dan lingkungan. Ini berarti: (1) perilaku transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, (2) memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, (3) telah memenuhi hukum yang berlaku dan (4) konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan (5) terintegrasi dalam organisasi dan dipraktekkan dalam hubungannya dengan sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial berarti memenuhi Harapan masyarakat

Tanggung jawab sosial melibatkan pemahaman tentang harapan yang lebih luas dari masyarakat. Sebuah prinsip dasar dari tanggung jawab sosial adalah penghormatan terhadap aturan hukum dan sesuai dengan kewajiban yang mengikat secara hukum. Tanggung jawab Sosial, bagaimanapun, juga memerlukan tindakan memenuhi persyaratan yang berlaku dan pengakuan kewajiban untuk orang lain yang tidak mengikat secara hukum. Kewajiban ini muncul dari nilai-nilai etika dan nilai-nilai lainnya yang berlaku secara luas.

Meskipun harapan perilaku bertanggung jawab akan bervariasi antara negara dan budaya, organisasi harus tetap menghormati norma-norma perilaku internasional seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen pengaturan lainnya.

Pasal 6 ISO 26000 menjabarkan subyek inti tanggung jawab sosial. Masing-masing subyek meliputi berbagai isu yang akan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dampak utama terhadap masyarakat. Pembahasan masing-masing masalah juga menjelaskan tindakan untuk mengatasi dampak tersebut. Akan lebih baik bila tindakan itu bersifat pencegahan daripada memperbaiki atau memulihkan keadaan yang sudah rusak. Ini akan meminta biaya atau pengorbanan yang lebih besar lagi.

Peran Pemangku Kepentingan dalam tanggung jawab sosial

Melakukan identifikasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan dasar untuk tanggung jawab sosial. Identifikasi berarti mendaftarkan dan menginventarisir semua pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Kepentingan ini paling nyata ketika suatu tindakan dilaksanakan. Misalnya, ketika melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pasti ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Mungkin pihak yang diuntungkan bukan menjadi fokus perhatian utama. Tetapi masyarakat yang merasa dirugikan adakan menjadi salah satu sumber potensi permasalahan di kemudian hari apabila tidak diselesaikan secara baik. Arti baik di sini adalah pihak yang merasa dirugikan mendapatkan kompensasi yang memberikan rasa kepuasan yang didasarkan pada norma yang berlaku di tempat tersebut. Sebelum tindakan diambil, maka siapa saja yang berkepentingan ditetapkan pada waktu mengambil suatu keputusan.

Suatu organisasi harus menentukan siapa yang memiliki kepentingan dalam keputusan dan kegiatan, sehingga dapat memahami dampak dan mengidentifikasi bagaimana untuk mengatasinya. Meskipun pemangku kepentingan dapat membantu organisasi mengidentifikasi relevansi hal tertentu untuk kegiatan operasional organisasi, pemangku kepentingan tidak menggantikan masyarakat yang lebih luas dalam menentukan norma dan harapan perilaku. Suatu masalah mungkin relevan untuk tanggung jawab sosial dari suatu organisasi, walaupun tidak secara khusus diidentifikasikan oleh pemangku kepentingan ketika masalah itu dikonsultasikan. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar