LEMSAKTI adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Pasal 9 ayat (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan ... , kecuali... sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Selasa, 29 Agustus 2017

EKONOMI KERAKYATAN Catatan 5

EKONOMI KERAKYATAN Catatan 5
Mahli Sembiring

Selama satu dekade berikutnya, yaitu periode 1973-1983, strategi pembangunan berbalik arah.  PERIODE 1973-1983 diterapkan industrialisasi substitusi impor (Import Substitution Industrialize atau ISI). ISI ini ditandai dengan adanya tiga ciri kebijakan pemerintah, yakni:
  • ü  Pertama, pengaturan penanaman modal asing yang makin restriktif.
  • ü  Kedua, kebijakan industri dan perdagangan yang lebih proteksionis, dan
  • ü  Ketiga, strategi kebijakan pada umumnya bertambah intervensionistik.

Dari tiga ciri ini jelas terlihat adanya perubahan dari pola liberal ke arah pola nasionalisasi yang semakin diperkuat oleh topangan boom minyak pada tahun 1970-an.

Orientasi ke dalam yang diterapkan sebagai pengganti orientasi liberal ditindaklanjuti dengan membentuk Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, sebagai dampak dari peristiwa Malari 1974. Kebijakan sistem ekonomi nasionalistis yang diberlakukan oleh para supra kabinet ini diantaranya (Kuntjoro-Jakti (1981) dalam Zaim Saidi, 1998: 78) adalah:
  • ü  Pertama, kebijakan investasi asing menjadi jauh semakin restriktif dan harus dalam bentuk joint venture serta penyertaan nasional harus ditingkatkan. Daftar sektor-sektor yang tertutup bagi investasi asing diperpanjang, insentif pajak dikurangi, jumlah tenaga kerja asing dibatasi. Bukti yang nampak adalah semakin besaranya penyertaan modal pemerintah, dari US$ 263 juta pada tahun 1975 menjadi US$ 595 juta pada 1983.
  • ü  Kedua, pemerintah meluncurkan sejumlah program kredit bagi pegusaha pribumi yang didanai melalui APBN.
  • ü  Ketiga, pemerintah menerapkan tindakan-tindakan protektif terhadap sektor industri kecil melalui Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BPIK).



Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada masa tersebut jelas terlihat bahwa tonggak penting dari adanya boom minyak adalah bangkitnya kaum nasionalis dan patrimonalis. Kendali negara (pemerintah) sangat dominan terhadap sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia menggantikan sistem berbasis pasar yang didukung oleh kaum teknokrat pada masa sebelumnya.  Dari sini terjadi pertentangan antara sistem ekonomi liberal berbasis pasar dengan sistem ekonomi nasionalistis.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)