LEMSAKTI adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola sumbangan keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Pasal 9 ayat (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan ... , kecuali... sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Sabtu, 06 Juli 2019

YESUS DAN HUKUM


YESUS DAN HUKUM

Yesus Dan Hukum Secara Biblikal

Hukum Alkitab mengacu pada aspek hukum Alkitab, kitab suci agama Yahudi dan Kristen. Agama Yahudi: Hukum Musa, Mitzvah, perintah ilahi, Sepuluh Perintah, 613 perintah, Tujuh Hukum Nuh, hukum yang berlaku untuk semua umat manusia, termasuk non-Yahudi.

Hukum Kekristenan:
·       Pembatalan hukum Perjanjian Lama.
·       Pandangan Kristen tentang Perjanjian Lama, istilah yang merujuk pada diskusi teologis tentang penerapan hukum Alkitab Ibrani dalam konteks Kristen.
·       Kafetaria Kristen, istilah yang merendahkan yang digunakan untuk menuduh individu Kristen lain atau denominasi memilih doktrin Kristen yang akan mereka ikuti, dan yang tidak. Kelompok penganut disebut sekte.
·       Nasihat Injil, atau nasihat tentang kesempurnaan dalam kekristenan adalah kesucian, kemiskinan (atau kasih amal yang sempurna), dan kepatuhan.
·       Penjelasan Hukum oleh Yesus, menurut Injil Matius.
·       Perintah Agung.
·       Hukum dan Injil, hubungan antara Hukum Allah dan Injil Yesus Kristus adalah topik utama dalam Lutheran dan teologi Reformed.
·       Hukum Kristus, frasa Paulus yang tidak jelas yang maknanya diperdebatkan oleh berbagai denominasi Kristen.
·       Perintah Baru Yesus, menurut Injil Yohanes.
·       Hak istimewa Pauline tentang pernikahan.
·       Aturan iman Rasul Paulus.
·       Khotbah di Bukit memberikan ajaran moral yang sering melampaui sekedar kepatuhan hukum eksternal.
·       Dosa yang tak termaafkan.
·       Kode rumah tangga Perjanjian Baru, instruksi dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru oleh Rasul Paulus dan Petrus untuk pasangan orang Kristen dalam berbagai struktur rumah tangga dan sipil masyarakat.
·       Antinomianisme, istilah umum yang digunakan untuk menentang hukum Alkitab. Antinomianisme adalah segala pandangan yang menolak hukum atau legalisme dan bertentangan dengan norma-norma moral, agama atau sosial, atau paling tidak dianggap demikian. Istilah ini memiliki makna religius dan sekuler.
·       Hukum ilahi adalah hukum apa pun yang dipahami berasal dari sumber transenden, seperti kehendak Tuhan atau dewa, berbeda dengan hukum buatan manusia. Hukum ilahi biasanya dianggap lebih unggul daripada hukum buatan manusia, kadang-kadang karena pemahaman bahwa sumbernya memiliki sumber daya di luar pengetahuan manusia dan akal manusia. Mereka diberi otoritas yang lebih besar, dan tidak dapat diubah oleh otoritas manusia.


Hukum, dalam arti luasnya, merujuk pada Kitab Suci yang ditulis oleh Musa - lima buku pertama dari Alkitab tradisional: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini juga apa yang disebut dalam bahasa Ibrani sebagai "Taurat" atau buku instruksi. Hukum, dalam arti sempitnya, merujuk pada daftar perintah dan peraturan yang diberikan kepada Israel dalam arti khusus dan kepada seluruh dunia dalam pengertian umum (lih. Rom.2: 14). Ini bisa disimpulkan sebagai "Dasa Titah" atau Sepuluh Perintah. Ini sering kali cara "Hukum" digunakan dalam tulisan-tulisan Paulus.

Dalam arti luas, Yesus dibicarakan dalam Taurat di beberapa tempat berbeda. Kejadian 3:15 tampaknya menggambarkan kelahiran Kristus dan kekalahan-Nya atas Setan. Kejadian 32 menyajikan contoh Allah mengambil daging manusia ketika Ia bergulat dengan Yakub. Ulangan 18:18 menyatakan bagaimana seorang nabi yang lebih besar dari Musa diharapkan datang dari antara Israel. Ini sering dianggap sebagai ayat yang Kristus rujuk dalam Yohanes 5:39 ketika Dia menegaskan bagaimana Musa bersaksi kepada-Nya.

Kita juga menemukan Yesus dalam Taurat dalam pengertian tipologis. Kisah Musa dan hubungannya dengan Israel sebagai Pembebas dan Perantara sangat mirip dengan Kristus. "Jenis" lain seperti itu ditemukan dalam Domba Paskah yang pertama kali dilembagakan dalam Keluaran 12. Jenis ini sangat meresmikan hukum pengorbanan yang ditemukan di banyak buku lain seperti Imamat yang berfungsi sebagai jenis lain untuk Korban Kristus.

Hubungan Kristus dengan Hukum adalah Penggenapan Harapan. Yesus adalah pemenuhan harapan yang dinubuatkan dalam Mosaic Books (Taurat). Mandat Pengorbanan, peraturan, persyaratan dalam Dasa Titah semua menemukan kepenuhan dan penyelesaiannya dalam Pribadi Yesus Kristus. "Karena Kristus adalah akhir hukum Taurat untuk kebenaran bagi semua orang yang percaya" (Rm.10: 4). Kristus adalah "tujuan" atau "tujuan" dari tuntutan dan arahan Hukum. Apa yang ingin dicapai oleh Hukum Taurat atau jangkauannya, tiba dan tercapai dalam Yesus Kristus.

Seluruh tujuan Hukum Taurat adalah kebenaran di hadapan Allah dan manusia. Secara alami, Tuhan adalah perhatian utama Hukum, manusia adalah perhatian sekunder. Tidak ada hal lain yang dilakukan Hukum untuk menjangkau selain menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi, karena manusia telah gagal dalam semua upaya memelihara Hukum, maka kebenaran tidak diperoleh oleh Hukum. Dengan demikian, Yesus dan Kabar Baik yang ditawarkan di dalam Dia mengandung nilai penuh dari kebenaran yang Allah tuntut. Kebenaran seperti itu dicapai dengan darah-Nya dan diberikan hanya dengan iman (Rm.3: 28; 5:28).

"Hukum Kristus" (ὁ νόμος τοῦ Χριστοῦ) adalah frasa Perjanjian Baru yang memiliki makna yang tidak pasti, hanya ditemukan dalam Surat-surat Paulus di Galatia 6:2  dan sebagai tanda kurung (ἔννομος Χριστῷ "berada di bawah hukum Taurat kepada Kristus") di 1 Korintus 9:21.

Teologi Kristen mayoritas, yang dikenal sebagai supersessionism, menyatakan bahwa ini "menggantikan" atau "melengkapi" atau "memenuhi" Hukum Musa dari Alkitab Ibrani sebelumnya. Para teolog dual-perjanjian adalah contoh kelompok yang menolak kepercayaan ini.

Dalam Epistle to the Galatians, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sejumlah komunitas Kristen awal di provinsi Romawi Galatia di Anatolia pusat, ia menulis: "Saling menanggung beban satu sama lain, dan dengan demikian memenuhi hukum Kristus." (Galatia 6: 2, NKJV). Ini bisa menjadi terkait terhadap perintah terbesar kedua ("cintailah sesamamu") atau Perintah Baru ("cintai satu sama lain").

Terkait, dalam surat kepada orang-orang Kristen awal Korintus, Yunani, dalam Surat Pertama kepada Korintus, Paulus menulis: "Saya menjadi seperti orang yang tidak memiliki hukum Taurat bagi mereka yang tidak memiliki hukum Taurat (meskipun saya tidak bebas dari hukum Allah tetapi saya di bawah hukum Kristus), sehingga dapat memenangkan mereka yang tidak memiliki hukum." (1 Korintus 9:21, NIV).

Tidak jelas apa yang dimaksud Paulus dengan frasa, "hukum Kristus". Meskipun Paulus menyebutkan hukum Alkitab beberapa kali (mis. Roma 2: 12-16, 3:31, 7:12, 8: 7–8, Galatia 5: 3, Kis. 24:14, 25: 8) dan berkhotbah tentang Sepuluh Perintah. Topik-topik seperti penyembahan berhala (mis. 1 Korintus 5:11, 6: 9-10, 10: 7, 10:14, Galatia 5: 19–21, Efesus 5: 5, Kolose 3: 5, Kisah 17: 16–21 , 19: 23-41), ia secara konsisten menyangkal bahwa keselamatan, atau pembenaran di hadapan Allah, didasarkan pada "perbuatan hukum" (mis. Galatia 3: 6-14), meskipun makna frasa ini juga diperdebatkan oleh para sarjana.

Banyak orang Kristen percaya bahwa Khotbah di Bukit adalah bentuk komentar Sepuluh Perintah. Ini menggambarkan Kristus sebagai penafsir sejati Hukum Musa. Dalam Penjelasan Hukum, Yesus berkata bahwa Ia datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya (Matius 5:17). Dalam Injil Lukas versi Marcion versi Luke 23: 2 yang apokrip, kami menemukan ekstensi: "Kami menemukan orang ini menyesatkan bangsa dan menghancurkan hukum dan para nabi".  

Sementara Perjanjian Baru mencatat beberapa perkataan unik tentang Yesus yang dapat digambarkan sebagai "perintah," itu hanya mencatat satu yang secara eksplisit Ia identifikasi. Ini adalah Perintah Baru Yohanes 13: 34-35 bahwa para murid harus saling mengasihi sebagaimana Dia sendiri telah mengasihi mereka. Perintah-perintah ini umumnya dilihat sebagai dasar etika Kristen.

Yakobus 2: 8-13 menggunakan frasa "hukum kerajaan" dan "hukum kebebasan" dalam merujuk pada perintah terbesar kedua, bagian dari Imamat 19:18:

Dalam bukunya Summa Theologiae I-II qq. 106-109, bagian dari Summa yang dikenal sebagai Risalah Hukum, Santo Thomas Aquinas membahas Hukum Kristus sebagai "Hukum Baru". Dia berpendapat bahwa itu sebenarnya terkandung dalam Hukum Lama, yaitu Perjanjian Lama, sebagai benih tetapi hanya dibawa ke kesempurnaan oleh Yesus Kristus yang sempurna memenuhinya. Akhir Perjanjian Lama dan Baru adalah satu dan sama, tunduk pada perintah Allah, tetapi mereka berbeda karena Hukum Baru memungkinkan mencapai akhir. Sementara itu, karena semua hukum pada akhirnya merujuk pada Alasan Ilahi yang mengatur segala sesuatu, Hukum Baru mengandung dan membantu manusia memenuhi Hukum Alam yang mengatur tindakan kebajikan. Dengan demikian, Aquinas mendefinisikan Hukum Baru sebagai "terutama rahmat itu sendiri dari Roh Kudus, yang diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus," tetapi menambahkan bahwa itu juga "berisi hal-hal tertentu yang membuat kita menerima rahmat Roh Kudus, dan berkaitan dengan penggunaan rahmat itu." Karena itu, "Hukum Baru pada mulanya adalah hukum yang tertulis di hati kita, tetapi yang kedua adalah hukum tertulis" (ST I-II q. 106.3) [5]

Teolog Katolik Bernhard Häring menghadirkan Hukum Kristus sebagai Kristus sendiri dalam pribadi-Nya karena Yesus dapat memenuhi hukum dan memberi kita efek dari penggenapan ini. Teolog Evangelis Douglas J. Moo berpendapat bahwa "hukum Kristus" sangat terkait dengan Hukum Musa, misalnya bahwa sembilan dari Sepuluh Perintah sudah termasuk. George R. Law berpendapat bahwa Perjanjian Baru adalah Hukum Kristus, dan bahwa perinciannya diungkapkan dalam Khotbah di Bukit.

Ketika kita memahami prinsip-prinsip Alkitab, kita menyadari bahwa banyak praktik agama salah meskipun tidak secara tegas dilarang. Di sisi lain, banyak praktik yang benar meskipun tidak disebutkan secara jelas. Suatu tindakan tidak perlu secara khusus dilarang untuk salah, juga tidak harus secara khusus disebutkan untuk dapat diterima. Apakah suatu praktik itu benar atau salah, dan apakah suatu alat adalah bantuan yang sah atau tidak, ditentukan oleh apakah itu termasuk di dalam atau di luar makna istilah yang Allah gunakan untuk mengajar kita mengenai kehendak-Nya.

Jadi, kita tidak berhak melakukan dalam agama apa pun yang kita ingin lakukan atau apa yang kita anggap baik, terlepas dari Alkitab. Tuhan menentukan apa yang Dia inginkan dilakukan, kemudian Dia menyatakannya dalam firman-Nya. Dia menentukan seberapa luas atau sempit Dia ingin kehendak-Nya dalam hal apa pun, kemudian Dia memilih istilah yang mengungkapkan kepada kita dengan artinya apa yang harus kita lakukan. Jika kita mencintai-Nya, memiliki iman kepada-Nya, dan benar-benar menghormati otoritas-Nya, kita akan melakukan apa yang Dia katakan dan hanya apa yang Dia katakan.


YESUS dan Hukum Buatan Manusia

Bagi masyarakat awam pengertian hukum itu tidak begitu penting. Lebih penting penegakannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Namun, bagi mereka yang ingin mendalami lebih lanjut soal hukum, tentu saja perlu untuk mengetahui pengertian hukum. Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.

Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas.

Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi. Hukum memiliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum.

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum agama, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan.

Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam.

Yesus melanggar penafsiran tradisional Yahudi pada zaman-Nya tentang hukum agama. Mereka menuduh Dia melanggar hukum tentang Sabat pada banyak kesempatan, tetapi Yesus tidak benar-benar melanggar perintah Perjanjian Lama. Dia melanggar interpretasi yang telah dikembangkan para pemimpin agama di sekitar perintah Alkitab untuk menguduskan hari Sabat.

Melanggar hukum Yahudi akan menjadi dosa dan Alkitab berulang kali menegaskan bahwa Yesus tidak berdosa (2 Korintus 5:21, 1 Petrus 2:22, Ibrani 4:15). Yakobus 2:10 mengatakan siapa pun yang tersandung pada satu titik hukum Taurat bersalah karena melanggar semuanya, yang berarti Yesus tidak melanggar hukum Perjanjian Lama. Tetapi bagaimana dengan hukum Romawi? Pemerintah Romawi adalah orang yang benar-benar melaksanakan eksekusi-Nya. Apakah Yesus melanggar hukum sipil pada zaman-Nya?

Lukas 23: 2, para pemimpin Yahudi membawa Yesus ke Pilatus dan menuduhnya melakukan tiga kejahatan: menyesatkan bangsa, menentang membayar pajak kepada Kaisar, dan mengatakan bahwa Dia adalah Mesias, seorang raja. Klaim-klaim itu “palsu”, tidak terbukti dan tidak relevan.

Ketika Pilatus memeriksa kasus Yesus, Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah dan berulang kali mengatakan demikian kepada para pemimpin Yahudi. Pilatus langsung menolak tuduhan mereka dalam Lukas 23:14, ketika ia berkata, “Kamu telah menjadikan aku membuat orang ini sebagai orang yang menyesatkan orang. Tetapi pada kenyataannya, setelah memeriksanya di hadapan kamu, aku tidak menemukan alasan untuk menuntut pria ini dengan hal-hal yang kamu tuduhkan kepadanya.”

Orang-orang Kristen awal akan melanggar hukum Romawi ketika mereka menyatakan Yesus, dan bukan Kaisar, adalah Tuhan. Tetapi selama masa ini, orang-orang Romawi mengizinkan orang Yahudi untuk beribadah sesuka hati. Yesus, sebagai penggenapan agama Yahudi, tidak akan melanggar hukum karena memberikan izin untuk menyembah Tuhan.

Yesus tidak melanggar hukum agama atau sipil selama kehidupan-Nya, meskipun diadili sebagai pelanggar hukum oleh para pemimpin agama dan dijatuhi hukuman mati sebagai penjahat oleh para pemimpin pemerintah. Alkitab memberikan gambaran bernuansa pemerintah, yang memberi orang Kristen tantangan untuk menjaga pemerintah dalam peran yang seharusnya.

Yesus menolak untuk mengutuk pajak Romawi dan mengatakan orang-orang memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar (Matius 22: 5-22). Baik Petrus dan Paulus menyebut pemerintah sebagai otoritas yang sah dalam kehidupan orang Kristen. Roma 13: 1-7 dan 1 Petrus 2: 13-17 mengatakan pemerintah memiliki otoritas yang diberikan Tuhan untuk menghukum mereka yang melanggar hukum dan karena kehormatan dan rasa hormat dari orang Kristen.

Namun orang Kristen di atas semua orang harus mengakui bahwa pemerintah itu tidak sempurna, karena ia terdiri dari manusia yang dapat berbuat salah dan telah membuat kesalahan yang signifikan di masa lalu. Bahkan, orang Kristen menyembah Dia yang dihukum mati secara tidak adil oleh pemerintah. Setiap institusi pemerintah, sipil, struktur sosial, dan sistem ekonomi akan dieksploitasi oleh mereka yang tercemar oleh kejahatan. Tantangan bagi orang Kristen adalah “memberdayakan pemerintah untuk melakukan apa yang mampu mereka lakukan — menjaga ketertiban dan mengamankan keadilan — sembari menahan mereka dari melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan dengan baik atau tidak boleh dilakukan sama sekali.

Setelah diberitahu untuk berhenti berbicara tentang Yesus, Peter dan John memberi tahu para pemimpin agama, "Apakah benar di mata Tuhan bagi kita untuk lebih mendengarkan Anda  daripada kepada Allah, Anda memutuskan; karena kita tidak dapat berhenti berbicara tentang apa yang telah kita lihat dan dengar.” Ketika Petrus dan para rasul lainnya dibawa ke hadapan Sanhedrin dan diperintahkan untuk berhenti mengucapkan nama Yesus, mereka merespons dalam Kisah Para Rasul 5:29, "Kita harus lebih menaati Allah daripada manusia!"

Dalam Perjanjian Lama, Daniel dan teman-temannya secara langsung ditantang untuk mengikuti hukum Allah atau hukum pemerintah Babel. Mereka dengan sopan, tetapi dengan tegas, memberontak melawan hukum yang tidak adil dan memilih Tuhan daripada pemerintah.

Tidak ada keraguan bahwa jika Yesus ditempatkan dalam situasi di mana Dia harus memilih antara menaati hukum suatu bangsa dan perintah-perintah Allah, Dia akan mengikuti Bapa-Nya, melanggar hukum, dan tetap sama sekali tidak berdosa. Orang Kristen dipanggil untuk “merangkul tradisi hukum yang lebih tinggi.” Hukum moral, yang telah Allah tempatkan di hati kita, harus berperan dalam mendesak bangsa-bangsa dimana orang Kristen hidup sesuai dengan standar yang lebih tinggi itu ketika mereka gagal melakukannya.

Pemimpin yang bijaksana dan warga negara yang beriman mencari kebaikan bersama dan kebaikan terbesar sambil tetap mengingat kebobrokan manusia, keanehan hidup, dan kompleksitas hati manusia. Pemerintah juga harus menyadari bahwa sementara masyarakat sipil sangat diperlukan, tidak ada obat mujarab politik yang akan menyelamatkan dunia. Tidak ada solusi politik akhir; hanya ada penebusan Allah di dalam Kristus.

Hukum Pajak dan Gereja

Pada 1950-an, Kongres Amerika Serikat melarang organisasi nirlaba amal - termasuk gereja - untuk mendukung calon atau campur tangan dalam pemilihan. Setiap organisasi nirlaba yang melanggar larangan tersebut dapat melanggar IRS (pengelola pajak). Gereja berisiko kehilangan status bebas pajak mereka jika pengkhotbah mendukung seorang calon dalam sebuah khotbah.

Lebih dari 7 dalam 10 (LifeWay Research yang berbasis di Nashville) mengatakan Kongres harus melarang IRS menghukum gereja karena konten khotbah. 9 dari 10 mengatakan khotbah mereka harus bebas dari pengawasan pemerintah. Tiga perempat (73 persen) setuju dengan pernyataan itu, "Kongres harus menghapus kekuatan IRS untuk menghukum gereja karena isi khotbah pendetanya." Itu termasuk 60 persen yang sangat setuju. Dua puluh satu persen tidak setuju. Enam persen tidak yakin. Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa para pemimpin agama tidak ingin dibebani oleh ancaman terus-menerus dari penyelidikan IRS dan hukuman potensial berdasarkan hanya pada apa yang mereka katakan dari mimbar.

Undang-undang tahun 1954 itu melarang semua 501 (c) (3) organisasi nirlaba dari keterlibatan aktif dalam kampanye. Itu disahkan atas perintah kemudian-AS. Senator Lyndon Johnson, yang marah pada organisasi nirlaba Texas yang menentang tawaran pemilihannya kembali. Hanya satu sidang yang kehilangan status bebas pajak karena Amendemen Johnson. Itu terjadi pada 1995, setelah Gereja di Pierce Creek dekat Binghamton, N.Y., memuat iklan surat kabar yang menentang tawaran presiden Bill Clinton 1992. Gereja-gereja lain telah diselidiki untuk isi khotbah mereka, termasuk Gereja Episcopal All Saints di Los Angeles, setelah seorang pengkhotbah di sana mengkritik Presiden George W. Bush beberapa hari sebelum pemilihan 2004.

IRS memperingatkan gereja-gereja untuk menghindari keterlibatan langsung dalam kampanye. Sejak 2008, ADF telah menantang pembatasan pengesahan melalui serangkaian "Kebebasan Mimbar" hari Minggu tahunan. Gereja dan pendeta mereka memiliki kebebasan yang dilindungi secara konstitusional untuk memutuskan sendiri apa yang ingin mereka katakan atau tidak katakana (Penasihat Hukum ADF Christiana Holcomb).

Pendeta — dan orang Amerika pada umumnya — tidak ingin kebaktian gereja berubah menjadi kampanye. Tetapi ketika mereka berbicara dengan kandidat politik, mereka tidak percaya itu adalah urusan pemerintah. Ada dukungan yang sangat kuat bagi Kongres untuk memastikan bahwa IRS tidak mengatur khotbah.

Hukum dan Agama

Hukum dalam setiap budaya berasal dari agama. Karena hukum mengatur manusia dan masyarakat, karena ia menetapkan dan menyatakan makna keadilan dan kebenaran. Hukum secara religius tak terhindarkan, di mana ia menetapkan secara praktis keprihatinan utama suatu budaya. Dengan demikian, premis fundamental dan perlu dalam setiap studi hukum harus, pertama, pengakuan sifat agama hukum.

Kedua, harus diakui bahwa dalam budaya apa pun sumber hukum adalah dewa masyarakat itu. Jika hukum memiliki sumbernya di akal manusia, maka akal adalah dewa masyarakat itu. Jika sumbernya adalah oligarki, atau di pengadilan, senat, atau penguasa, maka sumber itu adalah dewa dari sistem itu. Jadi, dalam hukum budaya Yunani pada dasarnya konsep humanistik yang religius.

Berbeda dengan setiap hukum yang diturunkan dari wahyu, nomos untuk orang Yunani berasal dari pikiran (nous). Jadi nomos asli bukan sekadar hukum wajib, tetapi sesuatu di mana entitas yang valid itu sendiri ditemukan dan diserap.  Ini adalah "urutan yang ada (sejak zaman dahulu), valid dan dioperasikan."

Karena bagi orang Yunani pikiran adalah makhluk yang berada dengan urutan tertinggi. Pikiran manusia dengan demikian mampu menemukan hukum tertinggi (nomos) dari sumber dayanya sendiri, dengan menembus labirin kecelakaan dan peduli pada gagasan dasar keberadaan. Akibatnya, budaya Yunani menjadi humanistik, karena pikiran manusia menyatu dengan ultimasi, dan juga neoplatonik, asketik, dan memusuhi dunia materi. Pikiran, untuk menjadi benar-benar sendiri, harus memisahkan diri dari non-pikiran.

Humanisme modern, agama negara, menempatkan hukum di negara dan dengan demikian menjadikan negara, atau orang-orang ketika mereka menemukan ekspresi dalam negara, dewa sistem. Seperti yang dikatakan Mao Tse-Tung, "Tuhan kita tidak lain adalah massa rakyat Tiongkok."  Dalam budaya Barat, hukum terus berpindah dari Tuhan ke rakyat (atau negara) sebagai sumbernya, meskipun kekuatan historis dan vitalitas Barat ada dalam iman dan hukum Alkitab.

Ketiga, dalam masyarakat mana pun, perubahan hukum apa pun adalah perubahan agama yang eksplisit atau implisit. Tidak ada yang lebih jelas mengungkapkan, pada kenyataannya, perubahan agama dalam masyarakat selain revolusi hukum. Ketika dasar-dasar hukum bergeser dari hukum Alkitab ke humanisme, itu berarti bahwa masyarakat sekarang mengambil vitalitas dan kekuatannya dari humanisme, bukan dari teisme Kristen.

Keempat, tidak ada penghancuran agama yang mungkin terjadi di masyarakat mana pun. Suatu bangunan gereja dapat dihancurkan, dan agama tertentu dapat digantikan oleh yang lain, tetapi perubahan itu hanya untuk agama lain. Karena dasar-dasar hukum adalah agama yang tak terhindarkan, tidak ada masyarakat yang ada tanpa dasar agama atau tanpa sistem hukum yang mengodifikasi moralitas agamanya.

Kelima, tidak ada toleransi dalam sistem hukum untuk agama lain. Tolerasi adalah alat yang digunakan untuk memperkenalkan sistem hukum baru sebagai awal dari intoleransi baru. Positivisme hukum, sebuah keyakinan humanistik, telah ganas dalam permusuhannya terhadap sistem hukum Alkitab dan telah mengklaim sebagai sistem "terbuka". Tetapi Cohen, sama sekali bukan seorang Kristen, telah dengan tepat menggambarkan positivis logis sebagai "nihilis" dan iman mereka sebagai "absolutisme nihilistik." Setiap sistem hukum harus mempertahankan eksistensinya dengan memusuhi setiap sistem hukum lainnya dan terhadap alien. Pondasinya agama atau melakukan bunuh diri.

Dalam menganalisis sifat hukum Alkitab, penting untuk dicatat pertama-tama bahwa, bagi Alkitab, hukum adalah wahyu. Kata Ibrani untuk hukum adalah torah yang berarti instruksi, arahan resmi. Konsep hukum Alkitabiah lebih luas daripada kode hukum formulasi Musa. Ini berlaku untuk kata dan instruksi ilahi dalam keseluruhannya:

Para nabi sebelumnya juga menggunakan Taurat untuk firman ilahi yang dinyatakan melalui mereka (Yes. viii. 16, lih. juga ay. 20; Yes. xxx. 9 f.; mungkin juga Yes. i. 10). Selain itu, bagian-bagian tertentu dalam para nabi sebelumnya menggunakan kata Torah juga untuk perintah Yahweh yang ditulis: demikianlah Hos. viii. 12. Terlebih lagi ada contoh-contoh yang jelas tidak hanya tentang masalah ritual, tetapi juga etika.

Oleh karena itu, bagaimanapun juga dalam periode ini, torah memiliki makna instruksi ilahi, apakah itu telah ditulis sejak lama sebagai hukum dan dipertahankan dan diucapkan oleh seorang imam, atau apakah imam menyampaikannya pada waktu itu (Lam .i. 9; Yeh. Vii. 26; Mal. Ii. 4 dst.), Atau nabi ditugaskan oleh Allah untuk mengucapkannya untuk situasi yang pasti (jadi mungkin Yes. Xxx. 9).

Dengan demikian, apa yang secara esensial penting dalam torah bukanlah wujud tetapi otoritas ilahi.

Pertanyaan untuk Indonesia: bagaimna kalau setiap agama (6 resmi) menghendaki otoritas ilahi dalam kitab suci agamanya yang menjadi hukum yang berlaku dimana dia berada? Bukankah itu berarti ada perjuangan, konflik dan ‘permusuhan’ abadi selama masih ada kehidupan di bumi pertiwi ini? Contohnya hukum syariah yang semakin memperlihatkan eksistensinya. Kalau sistem pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, bukankah sudah jelas siapa yang terbanyak?
Kita bersyukur dengan sistem ketatanegaraan kita yang berdasarkan hukum konstitusi. Empat pilar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus menerus dijaga dan dirawat membingkai dan mengikat seluruh anak bangsa tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagi orang Indonesia sesungguhnya sudah mengoperasikan hukum yang pertama dan terutama dan yang kedua yang sama dengan itu.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar